Bupati Pekalongan Fadia Arafiq resmi menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dirinya. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 3 Maret 2026, di sebuah lokasi di Pekalongan. Tak hanya Bupati, dua orang lainnya juga ikut diamankan. Namun, yang menarik perhatian adalah kabar bahwa KPK membawa 11 orang tambahan dari Pekalongan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Langkah ini menunjukkan bahwa penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pekalongan bukan hanya menyeret pejabat puncak, tapi juga melibatkan sejumlah pihak lainnya—baik dari unsur ASN maupun swasta. Dari informasi yang beredar, beberapa di antara mereka adalah pejabat penting di lingkungan pemerintah daerah.
Siapa Saja 11 Orang yang Dibawa KPK ke Jakarta?
Penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan sejumlah pihak lainnya bukan tindakan sembarangan. Ini adalah bagian dari penyelidikan KPK terhadap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Setelah menangkap tiga orang di pagi hari, KPK langsung mengirim tim ke Pekalongan untuk membawa 11 orang lainnya ke Jakarta.
Berikut adalah daftar 11 orang yang dibawa KPK ke Jakarta:
- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Pendidikan
- Kepala Bagian Umum Setda Pekalongan
- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pekalongan
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari beberapa dinas
- Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
- Bendahara Penerima Dinas Pendidikan
- Pengusaha swasta yang kerap bekerja dengan Pemkab Pekalongan
- Staf ahli Bupati bidang infrastruktur
Latar Belakang Kasus Korupsi yang Menjerat Fadia Arafiq
Fadia Arafiq, putri dari penyanyi dangdut legendaris A Rafiq, menjabat sebagai Bupati Pekalongan sejak tahun 2021. Namun, jabatannya kini terancam usai KPK membuka penyelidikan terhadap dugaan korupsi besar-besaran di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Menurut KPK, kasus ini diduga melibatkan pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, termasuk outsourcing di beberapa dinas. Modus operandi yang digunakan diduga melibatkan pemalsuan dokumen, mark up harga, hingga kolusi antara pejabat daerah dan pihak swasta.
1. Penyelidikan Awal yang Mengarah ke Bupati
Penyelidikan ini bermula dari laporan masyarakat dan hasil audit internal yang menemukan adanya anomali dalam anggaran pengadaan di beberapa dinas. KPK kemudian melakukan penyelidikan tertutup selama beberapa bulan sebelum akhirnya melakukan OTT.
2. Operasi Tangkap Tangan di Pagi Hari
Operasi tangkap tangan dilakukan sekitar pukul 06.00 WIB di lokasi yang dirahasiakan. Tiga orang pertama yang diamankan adalah Bupati Fadia Arafiq, ajudannya, dan salah satu pejabat pengadaan dari Setda Pekalongan.
3. Penyisiran Terhadap Jaringan Korupsi
Setelah OTT pertama, KPK langsung melakukan penyisiran lebih dalam terhadap jaringan yang diduga terlibat. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan bahwa sejumlah pejabat daerah diduga terlibat dalam praktik mark up harga dan pengadaan fiktif.
4. Penyitaan Barang Bukti
Dalam operasi ini, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pengadaan, rekening koran, dan peralatan elektronik yang diduga digunakan dalam tindak pidana korupsi.
5. Pemeriksaan Terhadap 11 Orang Tambahan
Selain tiga orang yang diamankan di pagi hari, KPK juga membawa 11 orang lainnya ke Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif untuk menggali informasi lebih lanjut dan melengkapi berkas penyidikan.
6. Dugaan Keterlibatan ASN dan Swasta
Dari 11 orang yang dibawa, sebagian besar adalah ASN dari berbagai dinas penting di Pemkab Pekalongan. Sementara itu, sebagian lainnya berasal dari kalangan swasta yang memiliki hubungan kerja erat dengan pemerintah daerah.
7. Fokus pada Outsourcing dan Pengadaan Barang/Jasa
Salah satu fokus utama penyelidikan adalah dugaan korupsi dalam pengadaan outsourcing. KPK menduga bahwa sejumlah pihak swasta memperoleh kontrak dengan harga yang dibengakkan, sementara kualitas kerja yang diberikan jauh di bawah standar.
8. Potensi Ancaman Hukuman Berat
Jika terbukti bersalah, para tersangka bisa menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a atau b junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Reaksi dari Masyarakat dan Pejabat Daerah
Reaksi masyarakat Pekalongan cukup beragam. Sebagian menyayangkan tindakan korupsi yang menyeret nama baik daerah, sementara sebagian lain menyambut baik langkah tegas KPK. Sementara itu, pejabat provinsi dan pusat belum banyak memberikan pernyataan resmi.
10. Evaluasi Internal di Lingkungan Pemkab Pekalongan
Pascapenangkapan, Pemkab Pekalongan mulai melakukan evaluasi internal terhadap sistem pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan.
11. Dampak Jangka Panjang terhadap Pemerintahan Daerah
Kasus ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas pemerintahan di Pekalongan. Selain reputasi daerah yang tercoreng, proses hukum yang berkepanjangan juga bisa mengganggu kinerja pemerintahan.
Perbandingan Kasus Korupsi di Daerah Lain
| No | Kasus | Lokasi | Jumlah Tersangka | Nilai Kerugian Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korupsi Pengadaan Jalan | Kabupaten Banyumas | 8 orang | Rp4,2 miliar |
| 2 | Mark Up Proyek Sekolah | Kabupaten Pekalongan | 14 orang | Rp6,7 miliar |
| 3 | Korupsi APBD | Kota Malang | 6 orang | Rp2,9 miliar |
Kasus di Pekalongan ini tergolong besar mengingat jumlah pihak yang terlibat dan dugaan kerugian negara yang belum dapat dipastikan secara pasti.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini bersifat sebagaimana hasil liputan dan keterangan resmi dari pihak KPK per tanggal 3 Maret 2026. Data dan nama-nama yang disebutkan masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan sesuai dengan pengumuman resmi dari lembaga antirasuah tersebut. Nilai kerugian dan ancaman hukuman bersifat estimasi berdasarkan UU yang berlaku dan dapat berubah seiring proses hukum yang berjalan.