Sering dengar istilah UMP, UMK, dan UMSP tapi bingung apa bedanya? Banyak pekerja tidak tahu upah minimum mana yang seharusnya menjadi acuan gaji mereka sehingga tidak sadar jika digaji di bawah standar.
Ketiga jenis upah minimum ini memiliki cakupan dan ketentuan yang berbeda. Memahami perbedaannya penting agar pekerja tahu haknya dan perusahaan tidak melanggar regulasi ketenagakerjaan.
Nah, artikel ini membahas perbedaan UMP, UMK, dan UMSP tahun 2026 secara lengkap. Termasuk pengertian masing-masing, cara menentukan yang berlaku, hingga daftar upah minimum terbaru di Indonesia.
Memahami Sistem Upah Minimum di Indonesia
Indonesia menerapkan sistem upah minimum yang bertingkat untuk mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi antar wilayah dan sektor industri.
Mengapa Ada Berbagai Jenis Upah Minimum?
1. Perbedaan Biaya Hidup
Biaya hidup di Jakarta berbeda dengan di Yogyakarta atau Papua. Upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah.
2. Karakteristik Industri Berbeda
Sektor industri tertentu memiliki karakteristik dan kemampuan finansial berbeda sehingga memerlukan standar upah yang disesuaikan.
3. Desentralisasi Kebijakan
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum sesuai kondisi lokal.
Dasar Hukum Upah Minimum
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi landasan hukum utama sistem pengupahan di Indonesia.
PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan mengatur teknis penetapan dan pemberlakuan upah minimum secara detail.
Apa Itu Upah Minimum
Upah minimum adalah standar terendah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja untuk pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
Definisi Upah Minimum
Upah minimum merupakan jaring pengaman (safety net) untuk memastikan pekerja mendapat penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Pemberi kerja dilarang membayar upah di bawah standar ini.
Komponen Upah Minimum
Upah minimum terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah pokok minimal 75% dari total upah minimum, sedangkan tunjangan tetap maksimal 25%.
Fungsi Upah Minimum
Perlindungan Pekerja: Memastikan pekerja mendapat penghasilan layak untuk kebutuhan hidup.
Standar Pasar Kerja: Menjadi acuan dalam negosiasi upah antara pekerja dan pemberi kerja.
Pemerataan Ekonomi: Mengurangi kesenjangan penghasilan antar wilayah dan sektor.
Siapa yang Berhak?
Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun berhak mendapat upah di atas upah minimum berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.
Pengertian UMP (Upah Minimum Provinsi)
UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk seluruh wilayah provinsi tersebut.
Definisi UMP
UMP merupakan standar upah minimum terendah yang berlaku di suatu provinsi. Setiap perusahaan di provinsi tersebut wajib membayar upah minimal sebesar UMP kecuali ada UMK yang lebih tinggi.
Penetapan UMP
Gubernur menetapkan UMP setiap tahun paling lambat 21 November dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Penetapan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
Formula Perhitungan UMP
Berdasarkan PP 51/2023, kenaikan UMP dihitung dengan formula: UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan × % pertumbuhan ekonomi daerah). Ada batas atas kenaikan maksimal yang ditetapkan pemerintah.
Contoh Penerapan UMP
Jika UMP DKI Jakarta 2026 adalah Rp5.396.760, maka semua perusahaan di DKI Jakarta wajib membayar upah minimal sebesar itu untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
Pengertian UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)
UMK adalah upah minimum yang ditetapkan untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu dalam suatu provinsi.
Definisi UMK
UMK merupakan upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota. UMK harus lebih tinggi dari UMP provinsi yang bersangkutan.
Penetapan UMK
Gubernur menetapkan UMK atas rekomendasi bupati/walikota melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. UMK ditetapkan setelah UMP dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.
Syarat Penetapan UMK
Tidak semua kabupaten/kota memiliki UMK. UMK ditetapkan jika kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di kabupaten/kota tersebut memerlukan standar upah lebih tinggi dari UMP.
Hubungan UMP dan UMK
Jika suatu kabupaten/kota memiliki UMK, maka yang berlaku adalah UMK (bukan UMP) karena UMK selalu lebih tinggi. Jika tidak ada UMK, yang berlaku adalah UMP.
Contoh Penerapan UMK
UMK Kota Bekasi 2026 lebih tinggi dari UMP Jawa Barat. Perusahaan di Kota Bekasi wajib mengikuti UMK Kota Bekasi, bukan UMP Jawa Barat.
Pengertian UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi)
UMSP adalah upah minimum yang berlaku untuk sektor industri tertentu di tingkat provinsi.
Definisi UMSP
UMSP merupakan upah minimum yang ditetapkan untuk sektor usaha tertentu seperti industri tekstil, farmasi, elektronik, atau sektor lainnya. UMSP harus lebih tinggi dari UMP.
Status UMSP Saat Ini
Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 51/2023, UMSP dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) sudah tidak diberlakukan lagi. Saat ini hanya ada UMP dan UMK dalam sistem upah minimum Indonesia.
Sejarah UMSP
Sebelum UU Cipta Kerja, UMSP banyak diterapkan di sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik. Tujuannya memberikan upah lebih tinggi untuk sektor dengan kemampuan bayar lebih baik.
Pengganti UMSP
Meskipun UMSP dihapus, pekerja di sektor tertentu tetap bisa mendapat upah lebih tinggi melalui negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau struktur dan skala upah perusahaan.
Perbedaan UMP, UMK, dan UMSP
Berikut perbedaan lengkap ketiga jenis upah minimum untuk memudahkan pemahaman.
| Aspek | UMP | UMK | UMSP |
|---|---|---|---|
| Cakupan Wilayah | Seluruh provinsi | Kabupaten/kota tertentu | Sektor industri tertentu |
| Ditetapkan Oleh | Gubernur | Gubernur (rekomendasi bupati/walikota) | Gubernur (sudah dihapus) |
| Besaran | Standar terendah | Lebih tinggi dari UMP | Lebih tinggi dari UMP |
| Status 2026 | ✅ Berlaku | ✅ Berlaku | ❌ Tidak berlaku |
| Wajib Ada | Ya, semua provinsi | Tidak, tergantung daerah | Tidak ada lagi |
Hierarki Upah Minimum
Jika suatu wilayah memiliki UMP dan UMK, yang berlaku adalah UMK karena lebih tinggi. Prinsipnya, upah yang berlaku selalu yang tertinggi di antara yang ada.
Perubahan Pasca UU Cipta Kerja
Setelah UU Cipta Kerja berlaku, sistem upah minimum disederhanakan menjadi hanya UMP dan UMK. UMSP dan UMSK tidak lagi diberlakukan untuk menyederhanakan regulasi.
Mana yang Berlaku untuk Anda
Menentukan upah minimum yang berlaku tergantung pada lokasi tempat kerja dan ada tidaknya UMK di daerah tersebut.
Cara Menentukan Upah Minimum yang Berlaku
Step 1: Identifikasi lokasi perusahaan tempat Anda bekerja (kabupaten/kota dan provinsi).
Step 2: Cek apakah kabupaten/kota tersebut memiliki UMK.
Step 3: Jika ada UMK, yang berlaku adalah UMK. Jika tidak ada, yang berlaku adalah UMP provinsi.
Contoh Kasus
Kasus 1 – Bekerja di Kota Surabaya: Surabaya memiliki UMK, maka yang berlaku adalah UMK Kota Surabaya (bukan UMP Jawa Timur).
Kasus 2 – Bekerja di Kabupaten Pacitan: Jika Pacitan tidak memiliki UMK, maka yang berlaku adalah UMP Jawa Timur.
Kasus 3 – Bekerja di DKI Jakarta: DKI Jakarta tidak memiliki UMK karena hanya tingkat provinsi, maka yang berlaku adalah UMP DKI Jakarta.
Bagaimana Jika Gaji di Bawah Upah Minimum?
Jika gaji di bawah upah minimum yang berlaku, pekerja berhak menuntut penyesuaian. Perusahaan yang membayar di bawah upah minimum bisa dikenakan sanksi pidana berupa penjara 1-4 tahun dan/atau denda Rp100 juta – Rp400 juta.
Pengecualian Upah Minimum
Upah minimum tidak berlaku untuk usaha mikro dan kecil. Pengupahan di usaha mikro dan kecil didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Daftar UMP dan UMK 2026
Berikut daftar UMP beberapa provinsi di Indonesia tahun 2026 sebagai referensi.
UMP 2026 Beberapa Provinsi
DKI Jakarta: Rp5.396.760
Jawa Barat: Rp2.191.280
Jawa Tengah: Rp2.109.721
Jawa Timur: Rp2.180.167
Banten: Rp2.880.085
DI Yogyakarta: Rp2.125.898
Bali: Rp2.818.315
Sumatera Utara: Rp2.859.675
Kalimantan Timur: Rp3.484.781
Sulawesi Selatan: Rp3.623.900
*Data merupakan estimasi berdasarkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Cek pengumuman resmi gubernur untuk angka pasti.
UMK Tertinggi 2026
Beberapa kabupaten/kota dengan UMK tertinggi di Indonesia biasanya berada di wilayah industri seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat serta Banten.
Cara Cek UMP dan UMK Resmi
Cek UMP dan UMK resmi melalui website resmi Dinas Tenaga Kerja provinsi atau kabupaten/kota, website Kementerian Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id, atau pengumuman resmi gubernur di media massa.
FAQ Seputar Upah Minimum
Apakah upah minimum berlaku untuk semua pekerja?
Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun berhak mendapat upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan yang biasanya lebih tinggi.
Apakah pekerja kontrak juga berhak dapat upah minimum?
Ya, pekerja kontrak (PKWT) dan pekerja tetap (PKWTT) sama-sama berhak mendapat upah minimal sebesar upah minimum yang berlaku.
Bagaimana jika perusahaan tidak mampu bayar upah minimum?
Perusahaan yang tidak mampu bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada gubernur dengan syarat dan prosedur tertentu. Namun ini bukan pembebasan, hanya penundaan.
Apakah UMSP masih berlaku di 2026?
Tidak. Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 51/2023, UMSP sudah tidak diberlakukan. Saat ini hanya ada UMP dan UMK.
Kapan upah minimum naik?
Upah minimum ditetapkan setiap tahun paling lambat 21 November dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.
Ke mana melapor jika gaji di bawah upah minimum?
Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui posko pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan. Siapkan bukti seperti slip gaji dan kontrak kerja.
Penutup
UMP, UMK, dan UMSP memiliki perbedaan dalam cakupan wilayah dan ketentuan pemberlakuan. Saat ini yang masih berlaku hanya UMP dan UMK, sedangkan UMSP sudah tidak diberlakukan lagi pasca UU Cipta Kerja.
Cara menentukan upah minimum yang berlaku adalah dengan mengecek apakah kabupaten/kota tempat bekerja memiliki UMK atau tidak. Jika ada UMK, yang berlaku adalah UMK karena lebih tinggi dari UMP. Jika tidak ada, yang berlaku adalah UMP provinsi. Pastikan gaji yang diterima minimal sebesar upah minimum yang berlaku sebagai hak pekerja yang dilindungi undang-undang.