Permintaan tindak lanjut terhadap dugaan korupsi dalam proyek migrasi unit pembangkitan listrik di PT PLN Indonesia Power terus mengemuka. Kali ini, suara tuntutan datang dari Center for Budget Analysis (CBA) yang menyoroti pentingnya penyelidikan menyasar lebih dalam, khususnya pada jajaran pimpinan perusahaan. Pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk tidak hanya fokus pada level teknis atau vendor, tapi juga pada pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA, menilai bahwa penggeledahan harus melibatkan puncak manajemen PLN, termasuk Direktur Utama PLN, Direktur Utama PLN Indonesia Power, dan Direktur Operasi Batubara PLN Indonesia Power. Menurutnya, tanpa menyentuh level itu, penyidikan berisiko terjebak di permukaan dan gagal mengungkap akar masalah.
Indikasi Keterlibatan Manajemen Puncak
-
Dugaan Keterlibatan Pejabat Tinggi
CBA menilai bahwa proyek migrasi unit pembangkitan senilai ratusan miliar rupiah ini tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan manajemen puncak. Uchok menyebut bahwa proses tender dan eksekusi proyek sangat rentan terhadap intervensi dari pihak berwenang, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis. -
Analisis Aliran Dana dan Dokumen Internal
Untuk mengungkap peran para pimpinan, CBA menyarankan penyidik memeriksa aliran dana, dokumen internal, dan komunikasi elektronik yang terkait dengan proyek. Langkah ini penting untuk memahami apakah ada keputusan yang diambil secara tidak wajar atau ada aliran dana yang mencurigakan.
Kaitan dengan Kepentingan Politik
-
Dugaan Pembiayaan Politik
CBA mengungkapkan indikasi kuat bahwa proyek ini berkaitan dengan kepentingan pembiayaan politik menjelang kontestasi nasional. Uchok menyebut bahwa proyek senilai Rp219,3 miliar ini bisa saja digunakan sebagai alat untuk mendukung calon-calon tertentu dalam pilkada maupun pilpres. -
Pola Pengadaan yang Mencurigakan
Proses tender yang tidak transparan dan pemberian kontrak kepada vendor tertentu menjadi bahan kajian CBA. Dugaan sementara menunjukkan bahwa ada pihak yang sengaja memuluskan proyek ini dengan melewati prosedur yang seharusnya.
Detail Proyek dan Langkah Hukum
-
Proyek Migrasi Unit Pembangkitan Surabaya Unit 3
Proyek ini bertujuan memindahkan sistem transmisi dari 500 kV ke 150 kV dengan pagu anggaran Rp219,3 miliar. Kontrak diberikan kepada PT High Volt Technology senilai Rp177,6 miliar. Angka tersebut cukup besar dan berpotensi menimbulkan penyimpangan jika tidak diawasi dengan ketat. -
Penggeledahan Awal oleh Kejati DKI
Tim penyidik Kejati DKI Jakarta telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi utama. Yakni kantor PT High Volt Technology di Gedung Office 88 Kota Kasablanka, serta dua rumah pribadi di Depok dan Lebak Bulus. Dari sini, jaksa menyita dokumen penting dan sejumlah perangkat elektronik.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
-
Penyidikan Harus Menyentuh Semua Level
CBA menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jika memang ada keterlibatan pejabat tinggi, maka itu harus diungkap. Penyidikan yang hanya menyasar level bawah dinilai tidak akan memberikan keadilan yang sejati. -
Dorongan untuk Publikasi Hasil Penyelidikan
Transparansi menjadi poin penting yang disuarakan CBA. Mereka menuntut hasil penyelidikan dipublikasikan secara terbuka agar publik bisa melihat bahwa proses hukum benar-benar dilakukan secara adil dan profesional.
Rincian Proyek dan Nilai Kontrak
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nama Proyek | Migrasi Unit Pembangkitan Surabaya Unit 3 |
| Tujuan Proyek | Migrasi sistem dari 500 kV ke 150 kV |
| Pagu Anggaran | Rp219,3 miliar |
| Nilai Kontrak | Rp177,6 miliar |
| Vendor Pelaksana | PT High Volt Technology |
| Lokasi Proyek | Surabaya |
| Status Hukum | Dalam penyelidikan |
Lokasi Penggeledahan Awal
- Kantor PT High Volt Technology, Gedung Office 88 Kota Kasablanka, Jakarta Selatan
- Rumah pribadi di wilayah Depok
- Rumah pribadi di wilayah Lebak Bulus
Rekomendasi CBA untuk Penyidik
-
Perluas Cakupan Penyelidikan
Jangan hanya fokus pada vendor atau teknisi, tapi juga pada pihak yang memiliki otoritas tinggi dalam pengambilan keputusan. -
Telusuri Aliran Dana dan Komunikasi Internal
Cek dokumen keuangan, email, dan percakapan internal untuk melihat apakah ada indikasi kolusi atau gratifikasi. -
Libatkan Ahli Forensik Digital
Untuk memastikan bahwa bukti elektronik tidak dimanipulasi dan bisa digunakan dalam proses hukum. -
Publikasikan Temuan Secara Terbuka
Agar masyarakat bisa memantau perkembangan kasus dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar.
Penutup
Kasus ini bukan sekadar soal angka dan kontrak. Ini adalah cerminan dari sistem pengadaan yang rentan terhadap intervensi politik dan korupsi. Jika tidak ditangani secara tuntas, maka proyek-proyek strategis seperti ini akan terus menjadi ladang bisnis bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat terkini sesuai dengan perkembangan hingga Maret 2026. Nilai anggaran, status hukum, dan pihak terkait bisa berubah seiring proses penyelidikan yang masih berlangsung.